• Dec 30, 2025
• Diskominfo Boltim
• Bidang Aptika

Tutuyan - Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika terus memperkuat layanan informasi publik berbasis digital yang ramah dan inklusif. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah penyediaan fitur WhatsApp dan fitur aksesibilitas di seluruh website Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kehadiran fitur WhatsApp memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi langsung dengan OPD terkait, baik untuk memperoleh informasi layanan, menyampaikan pertanyaan, maupun mendapatkan respon cepat tanpa harus datang ke kantor pemerintahan. Hal ini diharapkan dapat memangkas jarak layanan dan meningkatkan kecepatan respons pemerintah terhadap kebutuhan warga.

Sementara itu, fitur aksesibilitas disediakan untuk memastikan seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, lansia, serta pengguna dengan keterbatasan tertentu, tetap dapat mengakses informasi publik secara nyaman dan setara. Fitur ini meliputi pengaturan ukuran teks, kontras warna, hingga kemudahan navigasi pada website OPD.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Moh Rezhah Mamonto, S.Kom menyampaikan bahwa penyediaan fitur tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap kemudahan akses informasi bagi masyarakat. “Kami ingin memastikan seluruh warga, tanpa terkecuali, bisa mengakses informasi dan layanan pemerintah dengan mudah. Fitur WhatsApp dan aksesibilitas ini kami hadirkan agar website OPD benar-benar menjadi sarana pelayanan publik yang dekat, ramah, dan inklusif,” ujar Rezhah.

Transformasi digital yang dilakukan Pemda Boltim tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga pada kenyamanan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan, tambah Rezhah.

Dengan tersedianya fitur WhatsApp dan aksesibilitas di seluruh website OPD, Pemda Boltim berharap partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan publik semakin meningkat, sekaligus mendorong terwujudnya pemerintahan yang terbuka, responsif, dan berpihak pada kepentingan warga.