Kominfo dan BPS Boltim Mulai Proses Penilaian EPSS Tahun 2025

  • Nov 05, 2025
  • Tobi Pranala Lintang
  • Bidang Persantik

TUTUYAN, 05 November 2025 – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Boltim resmi memulai proses penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2025. Kegiatan ini diawali dengan rapat pembukaan yang dilaksanakan pada Rabu, 05 November 2025, bertempat di Kantor BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Rapat pembukaan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Boltim, Kepala Bidang Persandian dan Statistik, serta JFT Sandiman sebagai perwakilan dari Dinas Kominfo. Turut hadir pula perwakilan dari beberapa perangkat daerah, di antaranya Bappeda sebagai Koordinator Data, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Perindagkop), serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Dalam sambutannya, Kepala BPS Kabupaten Boltim, Abdullah Kango, S.Si., MM, menyampaikan bahwa penilaian EPSS merupakan bagian penting dari upaya penguatan tata kelola statistik sektoral di daerah. Ia menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah agar data yang dihasilkan dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan yang lebih akurat dan terukur.

Untuk tahun 2025, proses penilaian EPSS di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur akan mengambil sampel dari Dinas Perindagkop dan Dinas PPPA, sebagai representasi dalam evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral di tingkat daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Boltim menyampaikan apresiasi terhadap BPS yang terus mendampingi pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kualitas data dan statistik sektoral. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi serta meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan data yang terintegrasi dan terpercaya.

Melalui penilaian EPSS Tahun 2025 ini, diharapkan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur semakin siap menerapkan prinsip Satu Data Indonesia, guna mendukung pembangunan yang berbasis data dan bukti nyata di tingkat daerah.